pemerintahan kesultanan usmani

Pemerintahan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Tata negara Kesultanan Utsmaniyah

Para duta besar di Istana Topkapı

Tata negara Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara (seperti Kekaisaran Romawi Timur) menguasai kaum ulama. Tradisi-tradisi Turki pra-Islam yang bertahan setelah adopsi praktik administrasi dan hukum dari Iran Islam masih berperan penting bagi pemerintah Utsmaniyah.^[93] Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai konteks praktik Islam ortodoks dan kedaulatan dinasti.^[94]
"Dinasti Utsmaniyah" atau "Wangsa Osman" tak terbandingkan dan tak terlampaui ukuran maupun durasinya di dunia Islam.^[95] Dinasti Utsmaniyah berasal dari Turki. Sebelas sultan pernah digulingkan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara oleh musuh-musuhnya. Hanya dua upaya penggulingan dinasti penguasa Osmanlı yang pernah terjadi. Dua-duanya gagal dan mendesak perlunya sistem politik yang dalam perpanjangan periodenya mampu menangani revolusi tanpa menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu.^[94]

Bâb-ı Âlî, Porte Agung

Jabatan tertinggi dalam Islam, khalifah, diklaim oleh sultan sehingga negaranya juga menyandang nama Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, pâdişâh atau "rajanya raja", menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Harem Kesultanan adalah salah satu kekuatan terpenting dalam pemerintahan Utsmaniyah. Lembaga ini dipimpin oleh Valide Sultan. Kadang Valide Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita harem pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut "Kesultanan Wanita". Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak cocok dan menggalang dukungan elit penguasa terhadap seorang pewaris. Sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal. Jalur pertama, madrasah (Turki Utsmaniyah: Medrese), dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendekiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan Medrese ditanggung oleh vakif, sehingga anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya.^[96] Jalur kedua adalah sekolah asrama gratis untuk umat Kristen, Enderûn,^[97] yang merekrut 3.000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8 sampai 20 tahun dari satu sampai empat puluh keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan/atau Balkan. Proses ini disebut Devshirme (Devşirme).^[98]
Meski sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan (setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi "Porte"). Divan, ketika negara Utsmaniyah masih berupa Beylik, terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal (seperti penasihat keagamaan dan politik). Sejak awal 1320, seorang Wazir Agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir Agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, sultan menarik diri dari politik dan Wazir Agung menjadi kepala negara de facto.^[99]
Sepanjang sejarah Utsmaniyah, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca Revolusi Turk Muda tahun 1908, negara Utsmaniyah menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk Pemerintahan Imperium Kesultanan Utsmaniyah.
Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani.^[100]
Tughra adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Utsmaniyah yang jumlahnya 35 orang. Dipahat di lambang Sultan, tughra mengandung nama Sultan dan ayahnya. Pernyataan dan doa "kemenangan abadi" juga dipahat di kebanyakan lambang. Tughra pertama dimiliki oleh Orhan Gazi. Tughra bergaya hiasan ini kelak merintis cabang kaligrafi Utsmaniyah-Turki.